BIROKRASI LEVEL BAWAH
(street level bureaucrarcy)
DI SUSUN UNTUK MEMENUHI TUGAS MANDIRI BIROKRASI PEMERINTAHAN INDONESIA
DOSEN PENGAMPU :
Drs. Jajang Sutisna
.jpg)
DI SUSUN
OLEH :
ANNA RELINNA
170410130014
JURUSAN
ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS
ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS
PADJADJARAN
PENDAHULUAN
Reformasi birokrasi dan good governance merupakan dua
istilah yang selalu menghiasi berbagai studi tentang sistem pemerintahan,
khususnya di Indonesia. Jargon tersebut selalu menjadi acuan untuk
menyelenggarakan pemerintahan yang ideal dengan beberapa nilai atau prinsip
yang ada di dalam istilah tersebut. Adapun nilai-nilai yang terkandung di dalam
jargon tersebut yaitu efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, transparansi, dan
lain sebagainya.
Adanya desentralisasi atau otonomi daerah yang dilaksanakan
di Indonesia merupakan salah satu faktor yang mendorong munculnya nilai-nilai
tersebut. Dengan adanya penyerahan wewenang dari pusat kepada daerah tentu diasumsikan
akan lebih efisien dan efektif dalam menyelenggarakan pemerintahan.
Pelayanan yang diberikan kepada publik sebagai tugas pokok dari
birokrasi masih sering dirasakan tidak maksimal. Masih banyak hambatan dan
kendala bahkan keprofesionalan para birokrat yang sampai saat ini masih
dipertanyakan. Pelayanan publik di Indonesia masih menjadi sorotan utama di
dalam area birokrasi. Hal ini menjadi penting mengingat pelayanan publik
merupakan area eksekusi dari kebijakan yang diterapkan oleh elit politik.
Terkadang, kebijakan yang dikeluarkan oleh elit politik tidak sesuai dengan
kenyataan yang diterima oleh masyarakat. Hal inilah yang sampai saat ini
menjadi masalah utama pelayanan publik di Indonesia. Maka paper ini akan
membahas mengenai konsep birokrasi, pelayanan publik, dinamika birokrasi di
dalam pelayanan publik dan studi kasus di beberapa daerah di Indonesia. Tentu
saja terselip pertanyaan, bagaimana membentuk birokrasi yang ideal di dalam
pelayanan public???
PEMBAHASAN
Birokrasi
merupakan kunci utama untuk melaksanakan sebuah sistem pemerintahan. Tanpa
birokrasi, tentu segala kebijakan yang dibuat oleh elit politik atau pejabat
akan mengalami kendala atau bahkan tidak dapat tereksekusi. Birokrasi secara
umum dapat didefinisikan sebagai mesin penggerak sebuah kebijakan. Artinya,
segala kebijakan yang dibuat oleh elit politik akan dieksekusi atau dijalankan
melalui birokrasi. Selain itu, birokrasi bisa dikatakan sebagai organ pelaksana
dari sebuah kebijakan. Misalnya saja, ketika seorang elit politik membuat
kebijakan mengenai kesehatan gratis untuk masyarakat, maka birokrasi juga akan
melaksanakan hal yang sama sesuai perintah elit politik tersebut. Selanjutnya,
orang yang bekerja di dalam sebuah birokrasi disebut sebagai birokrat.
Selanjutnya, di dalam konsep birokrasi terdapat istilah street
level bureaucracy (SLB). Apabila
dilihat dari arti katanya, maka SLB mengandung makna birokrasi yang berada di
level paling bawah (lapangan). Artinya, Street level sebagai garda terdepan
dari pelayanan dan berhadapan langsung dengan publik, adalah pihak yang pertama
kali yang bertemu dan bertatap muka dengan publik. Sehingga, seluruh keluh
kesah, tanggapan , respon dan juga tindakan yang dilakukan publik yang
tercermin pada tindakan individu didalamnya langsung mereka hadapi.
Keadaan
ini memang merupakan tugas mereka, akan tetapi terkadang birokrasi pada tingkat
’street level’ tidak dapat menyelesaikan seluruh tugas yang ada.
Publik merupakan sebuah arena yang digunakan untuk
mengeksekusi sebuah kebijakan yang diambil oleh elit politik dan dilaksanakan
oleh para birokrat yang berada di level paling bawah (SLB). Pelayanan publik
menjadi hal penting mengingat melalui pelayananlah masyarakat akan merasakan
langsung dampak dari sebuah kebijakan yang dibuat oleh pejabat. Pelayanan
publik memang tidak bisa terlepas dari konsep birokrasi dan istilah good
governance. Selanjutnya, ada beberapa alasan mendasar yang membuat
pelayanan publik menjadi titik strategis untuk memulai pengembangan good
governance di Indonesia.1
Pertama, pelayanan publik bisa dijadikan sebagai arena dimana negara dan
berinteraksi dengan lembaga-lembaga non-pemerintah. Kedua, pelayanan publik
menjadi arena untuk mengimplementasikan nilai-nilai good governance secara
nyata (efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan transparansi). Ketiga,
pelayanan publik melibatkan kepentingan semua unsur governance (negara,
pasar, dan masyarakat).
Pelayanan publik juga tidak bisa terlepas dari orientasi
otonomi daerah yang secara ideal daerah melaksanakan fungsi pemerintahan
(pelayanan, pengaturan, dan pemberdayaan) secara tepat dan sedekat mungkin
dengan masyarakat.2
Pelayanan publik merupakan arena yang biasanya digunakan masyarakat untuk
menilai sudah sebaik apakah kebijakan yang dibuat oleh elit politik. Hal yang
menjadi permasalahan ketika para birokrat yang berada di level bawah tidak bisa
menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya. Ketika elit politik mengatakan “A”,
namun para birokrat tingkat bawah tidak melaksanakan perkataan elit politik.
Dari hal itulah kemudian masyarakat menilai kualitas dari sebuah pelayanan
publik.
Dinamika
Birokrasi di dalam Pelayanan Publik
Seperti
yang telah dijelaskan diatas bahwa birokrasi sangat erat kaitannya dengan
pelayanan publik. Street Level Bureaucracy merupakan birokrasi pada
tingkat bawah yang berhubungan langsung dengan masyarakat, khususnya dalam hal
pelayanan kepada masyarakat. Di dalam area ini, tentu para birokrat harus bisa
menjaga keprofesionalitasan untuk melayani masyarakat. Di dalam konsep Street
Level Bureaucracy tentu dikenal sebuah istilah diskresi. Diskresi bisa
didefinisikan sebagai kebebasan yang dimiliki oleh pejabat untuk mengambil
keputusan atau membuat aturan baru yang belum diatur di dalam undang-undang
dengan catatan masih dalam wilayah kewenangannya dan tidak bertentangan dengan
asas pemerintahan yang baik.
Misalnya di dalam UU dikatakan bahwa setiap daerah wajib melaksanakan
pelayanan secara cepat, tepat, praktis dan murah. Selanjutnya, birokrat yang
berada di daerah bisa melakukan diskresi yang sebelumnya tidak diatur secara
jelas detail di dalam UU. Diskresi ini
biasanya dilakukan oleh para birokrat yang berada di level paling bawah yaitu street
level bureaucrarcy. Salah satu contoh diskresi yang bisa dilakukan oleh SLB
yaitu dengan membuka loket baru untuk membuat KTP misalnya. Elit politik hanya
membuat kebijakan bahwa pelayanan KTP harus dilakukan secara cepat, murah, dan
praktis. Dengan demikian, SLB dapat mereformulasikan kebijakan tersebut dengan
cara membuka loket baru supaya masyarakat yang ingin membuat KTP tidak terlalu
lama mengantri dan tentunya membuat masyarakat menjadi nyaman.
Dalam reformasi birokrasi, mindset birokrat harus
segera diubah. Dulu, seorang birokrat dianggap sebagai penguasa dan bukan
sebagai pelayan publik. Maka harus di rubah mindset para birokrat bahwa
mereka bukan penguasa, melainkan mereka berperan sebagai pelayan masyarakat. Sebagai
konsekuensi logis dari mindset tersebut, tentu SLB harus mampu
memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat karena indikator kinerja
dari SLB salah satunya ditentukan oleh tingkat kepuasan masyarakat yang
mendapatkan pelayanan dari mereka. Jika terjadi
ketidakpuasan atas pelayanan masyarakat maka Ujung-ujungnya, kebijakan yang
tadinya dilihat ideal di tingkat atas menjadi rusak dan bobrok di tingkat SLB
dan birokrat yang berada di level bawahlah yang menjadi sasaran ketidakpuasan
masyarakat (berlaku juga apabila kebijakan yang dibuat oleh elit tidak
berorientasi pada pelayanan masyarakat). Selain itu, para birokrat yang berada
di level bawah juga harus mempunyai mental dan jiwa yang lebih matang. Hal ini
dilakukan mengingat mereka berhubungan langsung dengan masyarakat dan tentunya
tidak sedikit masyarakat juga yang mengeluh untuk memproses berbagai urusan
administrasi mereka. Oleh karena itu, dengan adanya mental tersebut, diharapkan
para birokrat tingkat bawah tidak mudah stres atau bahkan marah. Apabila hal
tersebut terjadi, maka masyarakatlah yang akan menjadi pelampiasan kemarahan
dan kekesalan para birokrat tadi. Adanya profesionalisme dan pemupukan
identitas sebagai pelayan masyarakat tentu harus dibina secara terus-menerus
sebagai perisai diri untuk menahan segala hal-hal yang tidak diinginkan.
Realitanya, pelayanan publik masih menjadi persoalan yang perlu dicarikan
solusinya sampai saat ini dan adanya aksesibilitas terhadap pelayanan publik
masih menjadi jargon semata.
Studi
Kasus Pelayanan Publik di Beberapa Daerah di Indonesia
Seperti yang sudah dijelaskan diatas bahwa birokrasi yang
berada di tingkat paling bawah mempunyai peran yang sangat penting mengingat
mereka akan berhubungan langsung dengan masyarakat. Masyarakat tentu akan
menentukan tingkat kepuasan mereka melalui pelayanan yang diberikan oleh Street
Level Bureaucracy. Pelaksanaan pelayanan publik di berbagai daerah di
Indonesia tentu berbeda-berbeda sesuai dengan diskresi yang dilakukan oleh
masing-masing daerah. Dalam hal pembuatan KTP misalnya. Di suatu daerah A
proses pembuatan KTPnya menelan waktu 1 bulan, tetapi ada daerah yang hanya
membutuhkan waktu 2 minggu untuk menyelesaikan KTP. Perbedaan inilah yang boleh
jadi membedakan SLB di masing-masing daerah.
Di Kota Yogyakarta, reformasi birokrasi yang dilakukan
pemerintah kota dalam hal pelayanan publik dinilai sudah cukup berkembang. Hal
ini bisa dilihat melalui mekanisme perizinan untuk mendirikan usaha.
Berdasarkan survey International Finance Corporation (IFC) dalam Doing Business
2011 yang dirilis tahun 2012 menempatkan Kota Yogyakarta sebagai nomor 4
terbaik di dunia.3 Survey tersebut dilakukan di 20 kota di Indonesia
dan 183 negara. Adapun 3 indikator yang dinilai mudah diurus di Dinas Perizinan
Kota Yogyakarta yaitu pengurusan izin usaha, izin mendirikan bangunan, dan
pendaftaran properti.
Selain di bidang
perizinan, Kota Yogyakarta juga melakukan pembenahan di sektor pendidikan. Di
sektor ini pemerintah kota telah melakukan beberapa hal seperti penerimaan
siswa baru (PSB) secara online, program PAUD, dan lain sebagainya. Di bidang
kesehatan, pemerintah kota juga melaksanakan jaminan kesehatan daerah
(jamkesda), Yogya Emergency Service (YES 118), dan rumah pemulihan gizi (RPG)
balita. Adanya program-progam tersebut tentu akan dilaksanakan oleh birokrasi
level bawah dan hal tersebut terbukti mampu berjalan secara lancar. Artinya,
birokrasi yang berada di level bawah sudah bertindak secara profesional untuk
menjalankan kebijakan tersebut yang dibuktikan melalui beberapa penghargaan.
Ada terobosan baru juga yang dilakukan pemerintah kota untuk
melihat tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik. Pemerintah kota
membuat indeks kepuasan masyarakat (IKM) untuk mengukur seberapa jauh
masyarakat puas terhadap pelayanan publik yang ada di kota. IKM ini sudah
diterapkan di 18 puskesmas, 14 kecamatan, 45 kelurahan, RSUD, Dinas Perizinan,
dan lain sebagainya yang berada di wilayah Kota Yogyakarta. Hal ini dilakukan
supaya pelayanan publik yang dilakukan oleh SLB mempunyai kualitas yang baik,
tepat waktu, dan dengan biaya yang terjangkau. Hal ini juga boleh jadi
dikatakan sebagai upaya pemerintah kota untuk mendorong SLB bekerja secara
profesional karena merekalah yang akan dinilai langsung oleh masyarakat. Selain
itu, Kota Yogyakarta juga melakukan penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM).
Standar Pelayanan Minimal adalah tolak ukur kinerja penyelenggaraan kewenangan
wajib yang berkaitan dengan pelayaan dasar kepada masyarakat.4
Kondisi tersebut boleh jadi berbeda dengan Ibukota DKI
Jakarta. Sampai saat ini, pelayanan publik di kota tersebut masih menjadi
persoalan utama yang selalu dikeluhkan oleh masyarakat. Hal ini bisa dilihat
dari pelayanan kesehatan, pelayanan KTP, bahkan pelayanan surat kematian pun
harus melalui mekanisme atau birokrasi yang sangat rumit. Adanya kesulitan
tersebut diduga memang Jakarta belum benar-benar tulus melaksanakan reformasi
birokrasi.5 Hal ini diperparah lagi ketika
gubernur baru DKI Jakarta, Joko Widodo, melakukan inspeksi mendadak di dua
kelurahan yaitu Kelurahan Senen dan Kelurahan Cempaka Putih Timur. Saat beliau
melakukan sidak pada pukul 08.00 WIB, banyak petugas kelurahan yang belum
datang dan kondisi kantor masih dalam keadaan tertutup.6 Hal ini membuktikan bahwa SLB di Jakarta masih
saja bermalas-malasan.
Dari segi pelayanan kesehatan, birokrasi di Jakarta juga
masih dinilai buruk. Sebagai salah satu contohnya yaitu meskipun seseorang
sudah mempunyai surat keterangan keluarga tidak mampu, warga miskin DKI Jakarta
masih saja mendapatkan pelayanan yang tidak adil. Mereka mau tidak mau harus melewati
proses administrasi yang “neko-neko” yang pada akhirnya berujung pada uang.7 Artinya, mereka yang mempunyai uang lebih yang akan
mendapatkan prioritas untuk berobat. Hal ini juga terjadi pada pelayanan KTP.
Selain mekanisme yang berbelit-belit, mereka yang memberikan uang lebih
banyaklah yang akan didahulukan dan pengurusannya akan segera selesai dalam
waktu secepatnya. Bahkan, untuk meminta surat keterangan kematian pun harus
melengkapi surat pengantar dari RT/RW, fotokopi KTP dan KTP asli, fotokopi KK
yang dilegalisir kelurahan, fotokopi KTP dari pemohon, dan lain sebagainya.8
PENUTUP
Setelah melihat atau membandingkan 2 kota yang ada di
Indonesia tentu akan menimbulkan berbagai pertanyaan, mengapa jargon reformasi
birokrasi yang selalu didengung-dengungkan hasilnya masih nihil dan bagaimana
untuk membentuk birokrasi yang ideal untuk menyelenggarakan pelayanan publik. Street
Level Bureaucracy merupakan hal terpenting yang harus dibenahi secara
berkelanjutan mengingat merekalah aktor-aktor yang akan berhubungan langsung
dengan masyarakat. Selain itu, SLB ini erat kaitannya dengan pelayanan publik
dimana masyarakat akan menilai sebuah pelayanan publik melalui pelayanan yang
didapatkannya dari SLB tersebut. Sudah saatnya masyarakat menjadi orientasi utama
dalam sebuah sistem birokrasi (pelayanan terhadap masyarakat).
Ada
beberapa hal yang setidaknya harus dibenahi dalam birokrasi pelayanan publik.
Pertama, elit harus bisa bersikap tegas dan mendisiplinkan para birokrat,
khususnya mereka yang berada di level paling bawah (SLB). Kedua, semua jajaran
yang ada di birokrasi harus mengubah mindset bahwa mereka hadir sebagai
pelayan masyarakat, bukan sebagai penguasa. Ketiga, dengan adanya mindset tersebut,
maka mereka secara logis harus melakukan diskresi secara positif, bukan
diskresi yang merugikan masyarakat. Keempat, dalam format birokrasi, elit
politik bisa memberikan reward dan sanksi sesuai dengan kinerja
masing-masing birokrat. Hal tersebut sudah diterapkan di Kota Yogyakarta dan
hasilnya pun cukup efektif. Dengan adanya hal tersebut diharapkan pelayanan
publik yang dijalankan oleh Street Level Bureaucracy bisa mendapatkan
apresiasi yang positif dari masyarakat.
SUMBER REFERENSI
Dinas
Perizinan, 2012, Perizinan di Kota Yogyakarta Nomor 4 Dunia, Dari: http://perizinan.jogjakota.go.id/home.php?mode=content&submode=detail&id=867 (Diakses pada tanggal 25 September
2014).
Adidharta,
Syaifud, 2012, Kejamnya “DKI Jakarta” Bagi Warganya, Kompasiana 19
September 2012, diakses dari http://regional.kompasiana.com/2012/09/19/kejamnya-dki-jakarta-bagi-warganya/ (Diakses pada tanggal 25 September
2014).
________________,
2012, DKI Jakarta, Permohonan Surat Keterangan Kematian dengan Birokrasi
yang Ruwet, Kompasiana 14 September 2012, diakses dari http://jakarta.kompasiana.com/layanan-publik/2012/09/14/dki-jakarta-pemohonan-surat-keterangan-kematian-dengan-birokrasi-yang-ruwet/ (Diakses pada tanggal 25 September
2014).
Santoso,
Bowo dan Rahmat, Yudi, 2012, Pelayanan Publik di Jakarta Sangat Buruk, Sorotnews
18 Juli 2012, diakses dari http://www.sorotnews.com/berita/view/pelayanan-publik-di-jakarta.1326.html#.UI3ODd2w80w (Diakses pada tanggal 25 September
2014).
Suryanis,
Afrilia, 2012, Pengamat Nilai Pelayanan Publik DKI Jakarta Buruk, Tempo
23 Oktober 2012, diakses dari http://m.tempo.co/read/news/2012/10/23/083437452/Pengamat-Nilai-Pelayanan-Publik-DKI-Jakarta-Buruk (Diakses pada tanggal 25 September
2014).
Albrow,
Martin, 1996, Birokrasi, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya.
Dwiyanto,
Agus (Ed), 2005, Mewujudkan Good Governance melalui Pelayanan Publik, Yogyakarta:
Gadjah Mada University Press.
Kaho,
Josef Riwu, 2012, Analisis Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah di
Indonesia, Yogyakarta: Polgov Fisipol UGM.
Purbokusumo,
Baiquni, Akhyat, Ibty, 2006, Reformasi Terpadu Pelayanan Publik: Integrated
Civil Service Reform Pemerintah Provinsi DIY, Yogyakarta: Pemprov DIY dan Kemitraan
bagi Pembaruan Tata Pemerintahan di Indonesia.
Catatan Kaki
[1]
Agus Dwiyanto (Ed), Mewujudkan Good Governance melalui Pelayanan Publik,
Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2005, hal.20.
[2]Syamsuddin
Haris, Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Desentralisasi, Demokratisasi, dan
Akuntabilitas Pemerintahan Daerah, LIPI Press, Jakarta, 2007, hal.42.
[3]Diperoleh
dari website dinas perizinan Kota Yogyakarta yaitu http://perizinan.jogjakota.go.id/home.php?mode=content&submode=detail&id=867 dan (Diakses pada
tanggal 25 September 2014).
[4]
Purbokusumo, Baiquni, Akhyat, Ibty, Reformasi Terpadu Pelayanan Publik:
Integrated Civil Service Reform Pemerintah Provinsi DIY, Penerbit Pemprov
DIY dan Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan di Indonesia, Yogyakarta,
2006, hal.108.
[5]Diambil
dari berita Pelayanan Publik di Jakarta Sangat Buruk, Majalah online
Sorotnews edisi 18 Juli 2012, diakses dari http://www.sorotnews.com/berita/view/pelayanan-publik-di-jakarta.1326.html#.UI3ODd2w80w (Diakses pada
tanggal 25 September 2014).
[6]Berita
Pengamat Nilai Pelayanan Publik DKI Jakarta Buruk, Majalah Tempo Online
edisi 23 Oktober 2012, diakses dari http://m.tempo.co/read/news/2012/10/23/083437452/Pengamat-Nilai-Pelayanan-Publik-DKI-Jakarta-Buruk (Diakses pada tanggal 25 September
2014). .
[7]
Diambil dari artikel Kejamnya “DKI Jakarta” Bagi Warganya, Majalah
Kompasiana online 19 September 2012, diakses dari http://regional.kompasiana.com/2012/09/19/kejamnya-dki-jakarta-bagi-warganya/ (Diakses pada tanggal 25 September
2014).
[8]
Diambil dari artikel DKI Jakarta, Permohonan Surat Keterangan Kematian
dengan Birokrasi yang Ruwet, Majalah Kompasiana online 14 September
2012, diakses dari http://jakarta.kompasiana.com/layanan-publik/2012/09/14/dki-jakarta-pemohonan-surat-keterangan-kematian-dengan-birokrasi-yang-ruwet/ (Diakses pada tanggal 25 September
2014).
How to Make Money With PayPal
How to Make Money Online · First, to create a PayPal account · Enter a personal information such as your email address and worrione password · Click หารายได้เสริม the 메리트 카지노 “Accept” button