REVOLUSI SOSIAL DAN REVOLUSI NASIONAL

Posted on Selasa, 24 Februari 2015 by Puisi Dari Hati

REVOLUSI SOSIAL DAN REVOLUSI NASIONAL
Oleh : Anna Relinna ( Mahasiswa Ilmu Pemerintahan FISIP UNIVERSITAS PADJADJARAN )


Revolusi Nasional Indonesia adalah sebuah konflik bersenjata dan pertentangan diplomasi antara Republik Indonesia yang baru lahir melawan Kerajaan Belanda. Rangkaian peristiwa ini terjadi mulai dari proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 hingga pengakuan kemerdekaan Indonesia oleh Kerajaan Belanda pada 29 Desember 1949 bahkan sampai pada tahun 1950. Masa revolusi atau masa awal sesudah proklamasi kemerdekaan yang terjadi di Indonesia dapat dikatakan sebagai masa pergolakan. Kemudian Masa bersiap secara sosial-historis  diartikan sebagai suatu proses perubahan yang revolusioner, di mana terjadi suatu gerakan sosial dengan kekerasan bahkan bersenjata  yang disertai  dengan sentimen nasional secara kolektif yang ditujukan terhadap penguasa kolonial yang hendak berkuasa kembali. rakyat Indonesia bangkit secara bersama-sama menentang kembalinya pemerintahan. Negara Indonesia sendiri adalah negara kesatuan, tercantum dalam Undang-Undang Dasar pasal 1 ayat 1 yakni “Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik. Perbedaan pandangan tentang upaya yang harus ditempuh antara tokoh yang mendukung jalur diplomasi dengan geriliya membuat kondisi pemerintahan Republik Indonesia yang masih baru menjadi tidak kondusif. Dan Selama sekitar empat tahun, beberapa peristiwa berdarah terjadi secara sporadis. Selain itu terdapat pula pertikaian politik serta dua intervensi internasional. Dalam peristiwa ini pasukan Belanda hanya mampu menguasai kota-kota besar di pulau Jawa dan Sumatera, namun gagal mengambil alih kendali di desa dan daerah pinggiran. Karena sengitnya perlawanan bersenjata serta perjuangan diplomatik, Belanda berhasil dibuat tertekan untuk mengakui kemerdekaan Indonesia. Revolusi ini berujung pada berakhirnya pemerintahan kolonial Hindia Belanda dan mengakibatkan perubahan struktur sosial di Indonesia, di mana kekuasaan raja-raja mulai dikurangi atau dihilangkan. Peristiwa ini dikenal dengan "revolusi sosial". Jadi di Indonesia telah terjadi transisi sejarah melalui revolusi-revolusi yang terjadi yang menentukan jati diri bangsa Indonesia.

1 Comment

BIROKRASI LEVEL BAWAH (street level bureaucrarcy) - Oleh : Anna Relinna - mahasiswa ilmu pemerintahan FISIP UNPAD

by Puisi Dari Hati

BIROKRASI LEVEL BAWAH
(street level bureaucrarcy)
DI SUSUN UNTUK MEMENUHI TUGAS MANDIRI BIROKRASI PEMERINTAHAN INDONESIA
DOSEN PENGAMPU :
Drs. Jajang Sutisna
  



DI SUSUN OLEH :

ANNA RELINNA
170410130014


JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS PADJADJARAN

PENDAHULUAN
Reformasi birokrasi dan good governance merupakan dua istilah yang selalu menghiasi berbagai studi tentang sistem pemerintahan, khususnya di Indonesia. Jargon tersebut selalu menjadi acuan untuk menyelenggarakan pemerintahan yang ideal dengan beberapa nilai atau prinsip yang ada di dalam istilah tersebut. Adapun nilai-nilai yang terkandung di dalam jargon tersebut yaitu efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, transparansi, dan lain sebagainya.
Adanya desentralisasi atau otonomi daerah yang dilaksanakan di Indonesia merupakan salah satu faktor yang mendorong munculnya nilai-nilai tersebut. Dengan adanya penyerahan wewenang dari pusat kepada daerah tentu diasumsikan akan lebih efisien dan efektif dalam menyelenggarakan pemerintahan.
Pelayanan yang diberikan kepada publik sebagai tugas pokok dari birokrasi masih sering dirasakan tidak maksimal. Masih banyak hambatan dan kendala bahkan keprofesionalan para birokrat yang sampai saat ini masih dipertanyakan. Pelayanan publik di Indonesia masih menjadi sorotan utama di dalam area birokrasi. Hal ini menjadi penting mengingat pelayanan publik merupakan area eksekusi dari kebijakan yang diterapkan oleh elit politik. Terkadang, kebijakan yang dikeluarkan oleh elit politik tidak sesuai dengan kenyataan yang diterima oleh masyarakat. Hal inilah yang sampai saat ini menjadi masalah utama pelayanan publik di Indonesia. Maka paper ini akan membahas mengenai konsep birokrasi, pelayanan publik, dinamika birokrasi di dalam pelayanan publik dan studi kasus di beberapa daerah di Indonesia. Tentu saja terselip pertanyaan, bagaimana membentuk birokrasi yang ideal di dalam pelayanan public???

PEMBAHASAN
Birokrasi merupakan kunci utama untuk melaksanakan sebuah sistem pemerintahan. Tanpa birokrasi, tentu segala kebijakan yang dibuat oleh elit politik atau pejabat akan mengalami kendala atau bahkan tidak dapat tereksekusi. Birokrasi secara umum dapat didefinisikan sebagai mesin penggerak sebuah kebijakan. Artinya, segala kebijakan yang dibuat oleh elit politik akan dieksekusi atau dijalankan melalui birokrasi. Selain itu, birokrasi bisa dikatakan sebagai organ pelaksana dari sebuah kebijakan. Misalnya saja, ketika seorang elit politik membuat kebijakan mengenai kesehatan gratis untuk masyarakat, maka birokrasi juga akan melaksanakan hal yang sama sesuai perintah elit politik tersebut. Selanjutnya, orang yang bekerja di dalam sebuah birokrasi disebut sebagai birokrat.
Selanjutnya, di dalam konsep birokrasi terdapat istilah street level bureaucracy (SLB).  Apabila dilihat dari arti katanya, maka SLB mengandung makna birokrasi yang berada di level paling bawah (lapangan). Artinya, Street level sebagai garda terdepan dari pelayanan dan berhadapan langsung dengan publik, adalah pihak yang pertama kali yang bertemu dan bertatap muka dengan publik. Sehingga, seluruh keluh kesah, tanggapan , respon dan juga tindakan yang dilakukan publik yang tercermin pada tindakan individu didalamnya langsung mereka hadapi.
Keadaan ini memang merupakan tugas mereka, akan tetapi terkadang birokrasi pada tingkat ’street level’ tidak dapat menyelesaikan seluruh tugas yang ada.
Publik merupakan sebuah arena yang digunakan untuk mengeksekusi sebuah kebijakan yang diambil oleh elit politik dan dilaksanakan oleh para birokrat yang berada di level paling bawah (SLB). Pelayanan publik menjadi hal penting mengingat melalui pelayananlah masyarakat akan merasakan langsung dampak dari sebuah kebijakan yang dibuat oleh pejabat. Pelayanan publik memang tidak bisa terlepas dari konsep birokrasi dan istilah good governance. Selanjutnya, ada beberapa alasan mendasar yang membuat pelayanan publik menjadi titik strategis untuk memulai pengembangan good governance di Indonesia.1 Pertama, pelayanan publik bisa dijadikan sebagai arena dimana negara dan berinteraksi dengan lembaga-lembaga non-pemerintah. Kedua, pelayanan publik menjadi arena untuk mengimplementasikan nilai-nilai good governance secara nyata (efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan transparansi). Ketiga, pelayanan publik melibatkan kepentingan semua unsur governance (negara, pasar, dan masyarakat).
Pelayanan publik juga tidak bisa terlepas dari orientasi otonomi daerah yang secara ideal daerah melaksanakan fungsi pemerintahan (pelayanan, pengaturan, dan pemberdayaan) secara tepat dan sedekat mungkin dengan masyarakat.2 Pelayanan publik merupakan arena yang biasanya digunakan masyarakat untuk menilai sudah sebaik apakah kebijakan yang dibuat oleh elit politik. Hal yang menjadi permasalahan ketika para birokrat yang berada di level bawah tidak bisa menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya. Ketika elit politik mengatakan “A”, namun para birokrat tingkat bawah tidak melaksanakan perkataan elit politik. Dari hal itulah kemudian masyarakat menilai kualitas dari sebuah pelayanan publik.
Dinamika Birokrasi di dalam Pelayanan Publik
Seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa birokrasi sangat erat kaitannya dengan pelayanan publik. Street Level Bureaucracy merupakan birokrasi pada tingkat bawah yang berhubungan langsung dengan masyarakat, khususnya dalam hal pelayanan kepada masyarakat. Di dalam area ini, tentu para birokrat harus bisa menjaga keprofesionalitasan untuk melayani masyarakat. Di dalam konsep Street Level Bureaucracy tentu dikenal sebuah istilah diskresi. Diskresi bisa didefinisikan sebagai kebebasan yang dimiliki oleh pejabat untuk mengambil keputusan atau membuat aturan baru yang belum diatur di dalam undang-undang dengan catatan masih dalam wilayah kewenangannya dan tidak bertentangan dengan asas pemerintahan yang baik.
Misalnya di dalam UU dikatakan bahwa setiap daerah wajib melaksanakan pelayanan secara cepat, tepat, praktis dan murah. Selanjutnya, birokrat yang berada di daerah bisa melakukan diskresi yang sebelumnya tidak diatur secara jelas detail di dalam UU. Diskresi ini biasanya dilakukan oleh para birokrat yang berada di level paling bawah yaitu street level bureaucrarcy. Salah satu contoh diskresi yang bisa dilakukan oleh SLB yaitu dengan membuka loket baru untuk membuat KTP misalnya. Elit politik hanya membuat kebijakan bahwa pelayanan KTP harus dilakukan secara cepat, murah, dan praktis. Dengan demikian, SLB dapat mereformulasikan kebijakan tersebut dengan cara membuka loket baru supaya masyarakat yang ingin membuat KTP tidak terlalu lama mengantri dan tentunya membuat masyarakat menjadi nyaman.
Dalam reformasi birokrasi, mindset birokrat harus segera diubah. Dulu, seorang birokrat dianggap sebagai penguasa dan bukan sebagai pelayan publik. Maka harus di rubah mindset para birokrat bahwa mereka bukan penguasa, melainkan mereka berperan sebagai pelayan masyarakat. Sebagai konsekuensi logis dari mindset tersebut, tentu SLB harus mampu memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat karena indikator kinerja dari SLB salah satunya ditentukan oleh tingkat kepuasan masyarakat yang mendapatkan pelayanan dari mereka.  Jika terjadi ketidakpuasan atas pelayanan masyarakat maka Ujung-ujungnya, kebijakan yang tadinya dilihat ideal di tingkat atas menjadi rusak dan bobrok di tingkat SLB dan birokrat yang berada di level bawahlah yang menjadi sasaran ketidakpuasan masyarakat (berlaku juga apabila kebijakan yang dibuat oleh elit tidak berorientasi pada pelayanan masyarakat). Selain itu, para birokrat yang berada di level bawah juga harus mempunyai mental dan jiwa yang lebih matang. Hal ini dilakukan mengingat mereka berhubungan langsung dengan masyarakat dan tentunya tidak sedikit masyarakat juga yang mengeluh untuk memproses berbagai urusan administrasi mereka. Oleh karena itu, dengan adanya mental tersebut, diharapkan para birokrat tingkat bawah tidak mudah stres atau bahkan marah. Apabila hal tersebut terjadi, maka masyarakatlah yang akan menjadi pelampiasan kemarahan dan kekesalan para birokrat tadi. Adanya profesionalisme dan pemupukan identitas sebagai pelayan masyarakat tentu harus dibina secara terus-menerus sebagai perisai diri untuk menahan segala hal-hal yang tidak diinginkan. Realitanya, pelayanan publik masih menjadi persoalan yang perlu dicarikan solusinya sampai saat ini dan adanya aksesibilitas terhadap pelayanan publik masih menjadi jargon semata.

Studi Kasus Pelayanan Publik di Beberapa Daerah di Indonesia
Seperti yang sudah dijelaskan diatas bahwa birokrasi yang berada di tingkat paling bawah mempunyai peran yang sangat penting mengingat mereka akan berhubungan langsung dengan masyarakat. Masyarakat tentu akan menentukan tingkat kepuasan mereka melalui pelayanan yang diberikan oleh Street Level Bureaucracy. Pelaksanaan pelayanan publik di berbagai daerah di Indonesia tentu berbeda-berbeda sesuai dengan diskresi yang dilakukan oleh masing-masing daerah. Dalam hal pembuatan KTP misalnya. Di suatu daerah A proses pembuatan KTPnya menelan waktu 1 bulan, tetapi ada daerah yang hanya membutuhkan waktu 2 minggu untuk menyelesaikan KTP. Perbedaan inilah yang boleh jadi membedakan SLB di masing-masing daerah.
Di Kota Yogyakarta, reformasi birokrasi yang dilakukan pemerintah kota dalam hal pelayanan publik dinilai sudah cukup berkembang. Hal ini bisa dilihat melalui mekanisme perizinan untuk mendirikan usaha. Berdasarkan survey International Finance Corporation (IFC) dalam Doing Business 2011 yang dirilis tahun 2012 menempatkan Kota Yogyakarta sebagai nomor 4 terbaik di dunia.3 Survey tersebut dilakukan di 20 kota di Indonesia dan 183 negara. Adapun 3 indikator yang dinilai mudah diurus di Dinas Perizinan Kota Yogyakarta yaitu pengurusan izin usaha, izin mendirikan bangunan, dan pendaftaran properti.
 Selain di bidang perizinan, Kota Yogyakarta juga melakukan pembenahan di sektor pendidikan. Di sektor ini pemerintah kota telah melakukan beberapa hal seperti penerimaan siswa baru (PSB) secara online, program PAUD, dan lain sebagainya. Di bidang kesehatan, pemerintah kota juga melaksanakan jaminan kesehatan daerah (jamkesda), Yogya Emergency Service (YES 118), dan rumah pemulihan gizi (RPG) balita. Adanya program-progam tersebut tentu akan dilaksanakan oleh birokrasi level bawah dan hal tersebut terbukti mampu berjalan secara lancar. Artinya, birokrasi yang berada di level bawah sudah bertindak secara profesional untuk menjalankan kebijakan tersebut yang dibuktikan melalui beberapa penghargaan.
Ada terobosan baru juga yang dilakukan pemerintah kota untuk melihat tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik. Pemerintah kota membuat indeks kepuasan masyarakat (IKM) untuk mengukur seberapa jauh masyarakat puas terhadap pelayanan publik yang ada di kota. IKM ini sudah diterapkan di 18 puskesmas, 14 kecamatan, 45 kelurahan, RSUD, Dinas Perizinan, dan lain sebagainya yang berada di wilayah Kota Yogyakarta. Hal ini dilakukan supaya pelayanan publik yang dilakukan oleh SLB mempunyai kualitas yang baik, tepat waktu, dan dengan biaya yang terjangkau. Hal ini juga boleh jadi dikatakan sebagai upaya pemerintah kota untuk mendorong SLB bekerja secara profesional karena merekalah yang akan dinilai langsung oleh masyarakat. Selain itu, Kota Yogyakarta juga melakukan penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Standar Pelayanan Minimal adalah tolak ukur kinerja penyelenggaraan kewenangan wajib yang berkaitan dengan pelayaan dasar kepada masyarakat.4
Kondisi tersebut boleh jadi berbeda dengan Ibukota DKI Jakarta. Sampai saat ini, pelayanan publik di kota tersebut masih menjadi persoalan utama yang selalu dikeluhkan oleh masyarakat. Hal ini bisa dilihat dari pelayanan kesehatan, pelayanan KTP, bahkan pelayanan surat kematian pun harus melalui mekanisme atau birokrasi yang sangat rumit. Adanya kesulitan tersebut diduga memang Jakarta belum benar-benar tulus melaksanakan reformasi birokrasi.5 Hal ini diperparah lagi ketika gubernur baru DKI Jakarta, Joko Widodo, melakukan inspeksi mendadak di dua kelurahan yaitu Kelurahan Senen dan Kelurahan Cempaka Putih Timur. Saat beliau melakukan sidak pada pukul 08.00 WIB, banyak petugas kelurahan yang belum datang dan kondisi kantor masih dalam keadaan tertutup.6 Hal ini membuktikan bahwa SLB di Jakarta masih saja bermalas-malasan.
Dari segi pelayanan kesehatan, birokrasi di Jakarta juga masih dinilai buruk. Sebagai salah satu contohnya yaitu meskipun seseorang sudah mempunyai surat keterangan keluarga tidak mampu, warga miskin DKI Jakarta masih saja mendapatkan pelayanan yang tidak adil. Mereka mau tidak mau harus melewati proses administrasi yang “neko-neko” yang pada akhirnya berujung pada uang.7 Artinya, mereka yang mempunyai uang lebih yang akan mendapatkan prioritas untuk berobat. Hal ini juga terjadi pada pelayanan KTP. Selain mekanisme yang berbelit-belit, mereka yang memberikan uang lebih banyaklah yang akan didahulukan dan pengurusannya akan segera selesai dalam waktu secepatnya. Bahkan, untuk meminta surat keterangan kematian pun harus melengkapi surat pengantar dari RT/RW, fotokopi KTP dan KTP asli, fotokopi KK yang dilegalisir kelurahan, fotokopi KTP dari pemohon, dan lain sebagainya.8
PENUTUP
Setelah melihat atau membandingkan 2 kota yang ada di Indonesia tentu akan menimbulkan berbagai pertanyaan, mengapa jargon reformasi birokrasi yang selalu didengung-dengungkan hasilnya masih nihil dan bagaimana untuk membentuk birokrasi yang ideal untuk menyelenggarakan pelayanan publik. Street Level Bureaucracy merupakan hal terpenting yang harus dibenahi secara berkelanjutan mengingat merekalah aktor-aktor yang akan berhubungan langsung dengan masyarakat. Selain itu, SLB ini erat kaitannya dengan pelayanan publik dimana masyarakat akan menilai sebuah pelayanan publik melalui pelayanan yang didapatkannya dari SLB tersebut. Sudah saatnya masyarakat menjadi orientasi utama dalam sebuah sistem birokrasi (pelayanan terhadap masyarakat).
Ada beberapa hal yang setidaknya harus dibenahi dalam birokrasi pelayanan publik. Pertama, elit harus bisa bersikap tegas dan mendisiplinkan para birokrat, khususnya mereka yang berada di level paling bawah (SLB). Kedua, semua jajaran yang ada di birokrasi harus mengubah mindset bahwa mereka hadir sebagai pelayan masyarakat, bukan sebagai penguasa. Ketiga, dengan adanya mindset tersebut, maka mereka secara logis harus melakukan diskresi secara positif, bukan diskresi yang merugikan masyarakat. Keempat, dalam format birokrasi, elit politik bisa memberikan reward dan sanksi sesuai dengan kinerja masing-masing birokrat. Hal tersebut sudah diterapkan di Kota Yogyakarta dan hasilnya pun cukup efektif. Dengan adanya hal tersebut diharapkan pelayanan publik yang dijalankan oleh Street Level Bureaucracy bisa mendapatkan apresiasi yang positif dari masyarakat.
SUMBER REFERENSI
Dinas Perizinan, 2012, Perizinan di Kota Yogyakarta Nomor 4 Dunia, Dari:  http://perizinan.jogjakota.go.id/home.php?mode=content&submode=detail&id=867 (Diakses pada tanggal 25 September 2014).
Adidharta, Syaifud, 2012, Kejamnya “DKI Jakarta” Bagi Warganya, Kompasiana 19 September 2012, diakses dari http://regional.kompasiana.com/2012/09/19/kejamnya-dki-jakarta-bagi-warganya/ (Diakses pada tanggal 25 September 2014).
________________, 2012, DKI Jakarta, Permohonan Surat Keterangan Kematian dengan Birokrasi yang Ruwet, Kompasiana 14 September 2012, diakses dari http://jakarta.kompasiana.com/layanan-publik/2012/09/14/dki-jakarta-pemohonan-surat-keterangan-kematian-dengan-birokrasi-yang-ruwet/ (Diakses pada tanggal 25 September 2014).
Santoso, Bowo dan Rahmat, Yudi, 2012, Pelayanan Publik di Jakarta Sangat Buruk, Sorotnews 18 Juli 2012, diakses dari http://www.sorotnews.com/berita/view/pelayanan-publik-di-jakarta.1326.html#.UI3ODd2w80w (Diakses pada tanggal 25 September 2014).
Suryanis, Afrilia, 2012, Pengamat Nilai Pelayanan Publik DKI Jakarta Buruk, Tempo 23 Oktober 2012, diakses dari http://m.tempo.co/read/news/2012/10/23/083437452/Pengamat-Nilai-Pelayanan-Publik-DKI-Jakarta-Buruk (Diakses pada tanggal 25 September 2014).
Albrow, Martin, 1996, Birokrasi, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya.
Dwiyanto, Agus (Ed), 2005, Mewujudkan Good Governance melalui Pelayanan Publik, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Kaho, Josef Riwu, 2012, Analisis Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia, Yogyakarta: Polgov Fisipol UGM.
Purbokusumo, Baiquni, Akhyat, Ibty, 2006, Reformasi Terpadu Pelayanan Publik: Integrated Civil Service Reform Pemerintah Provinsi DIY, Yogyakarta: Pemprov DIY dan Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan di Indonesia.
Catatan Kaki
[1] Agus Dwiyanto (Ed), Mewujudkan Good Governance melalui Pelayanan Publik, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2005, hal.20.
[2]Syamsuddin Haris, Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Desentralisasi, Demokratisasi, dan Akuntabilitas Pemerintahan Daerah, LIPI Press, Jakarta, 2007, hal.42.
[3]Diperoleh dari website dinas perizinan Kota Yogyakarta yaitu http://perizinan.jogjakota.go.id/home.php?mode=content&submode=detail&id=867 dan (Diakses pada tanggal 25 September 2014).
[4] Purbokusumo, Baiquni, Akhyat, Ibty, Reformasi Terpadu Pelayanan Publik: Integrated Civil Service Reform Pemerintah Provinsi DIY, Penerbit Pemprov DIY dan Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan di Indonesia, Yogyakarta, 2006, hal.108.
[5]Diambil dari berita Pelayanan Publik di Jakarta Sangat Buruk, Majalah online Sorotnews edisi 18 Juli 2012, diakses dari http://www.sorotnews.com/berita/view/pelayanan-publik-di-jakarta.1326.html#.UI3ODd2w80w (Diakses pada tanggal 25 September 2014).
[6]Berita Pengamat Nilai Pelayanan Publik DKI Jakarta Buruk, Majalah Tempo Online edisi 23 Oktober 2012, diakses dari http://m.tempo.co/read/news/2012/10/23/083437452/Pengamat-Nilai-Pelayanan-Publik-DKI-Jakarta-Buruk (Diakses pada tanggal 25 September 2014). .
[7] Diambil dari artikel Kejamnya “DKI Jakarta” Bagi Warganya, Majalah Kompasiana online 19 September 2012, diakses dari http://regional.kompasiana.com/2012/09/19/kejamnya-dki-jakarta-bagi-warganya/ (Diakses pada tanggal 25 September 2014).
[8] Diambil dari artikel DKI Jakarta, Permohonan Surat Keterangan Kematian dengan Birokrasi yang Ruwet, Majalah Kompasiana online 14 September 2012, diakses dari http://jakarta.kompasiana.com/layanan-publik/2012/09/14/dki-jakarta-pemohonan-surat-keterangan-kematian-dengan-birokrasi-yang-ruwet/ (Diakses pada tanggal 25 September 2014).


1 Comment

RANGKUMAN BUKU “Pengantar Ilmu Komunikasi” PENGARANG : Dani Valdiansyah

by Puisi Dari Hati

RANGKUMAN BUKU “pengantar ilmu komunikasi” PENGARANG : dani valdiansyah
DI SUSUN UNTUK MEMENUHI TUGAS MANDIRI "teori komunikasi"


DI SUSUN OLEH :
ANNA RELINNA
170410130014


JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS PADJADJARAN



RESENSI BUKU
·         Judul                      : PENGANTAR ILMU KOMUNIKASI
·         Pengarang                   : Dani Vardiansyah, M.Si.
·         Cetakan ke – 1       : Juli 2004
·         Editor penerbit      : Risman F. Sikumbank
·         Pe nerbit                : Ghalia Indonesia
·         Tata Muka             : Azhar Ali dan Gatot Murtioso
·         Jumlah halaman     : 152 halaman

RESUME BUKU
          Saya akan merangkum buku yang berjudul “Pengantar Ilmu Komunikasi” yang ditulis oleh Dani Vardiansyah, M.Si. Awalnya yang melatar belakangi, memicu dan menginspirasi penyusunan penulis untuk menulis buku ini adalah dari sebuah seminar di Yogyakarta yang bertajuk “Up-grading – Teori Komunikasi: mencari akar, paradigma, perkembangan dan tantangan mengembangkan teori komunikasi di Indonesia”.  Pemikiran dasar yang di bangun saat penyusunan buku ini adalah bahwa suatu teori tentu bersifat universal.
          Dari ilmu-ilmu social murni berkembang sejumlah ilmu social terapan, sebagai aplikasi ilmu-ilmu social murni pada salah satu bidang telaah tertentu misalnya ilmu pendidikan, ilmu manajemen, dan ilmu komunikasi pun termasuk di dalamnya dengan mengaplikasikan konsep-konsep sosiologi, psikologi, ekonomi, politik dan antropologi. Dalam konteks inilah ilmu komunikasi bersifat interdisipliner dan multidisipliner. Serta mempunyai objek materialnya adalah manusia dilihat dari sisi tingkah laku dan prilaku sosialnya. Sedangkan objek formalnya yaitu bagaimana objek material manusia disoroti, mengkaji tentang penyampaian pesan yang di lakukan manusia dalam kehidupan sosialnya. Kata “komunikasi” berasal bahasa latin communis yang berarti membuat kebersamaan atau membangun kebersamaan antara dua orang atau lebih. Akar katanya communis adalah communico yang artinya berbagi (Stuart, 1983). Dalam sejarah pertumbuhannya ilmu komunikasi lahir sejak retorika lahir sebagai pengetahuan kemudian berkembang bukan saja dalam tataran tatap muka dengan public tapi juga melalui media massa. Sedangkan yang menguraikan ringkasan peletak batu pertama ilmu komunikasi di amerika yang disarikan dari berbagai sumber yakni dari para tokoh ialah John Dewey, Charles H. Cooley, Robert E. Park, George H. Mead, Kurt Lewin, Nobert Weiner, Harold D. Laswell, Paul F. Lazarsfeld, Carl I. Hovland, Claude E. Shannon, Wilbur Schramm, Everett M. Rogers.
          Tiga unsure utama yang dapat kita bahas guna mengidentifikasi apakah suatu peristiwa merupakan bagian dari komunikasi yang kita kaji atau bukan. Ketiga unsure itu adalah usaha yaitu menggambarkan unsure kesengajaan adanya motif komunikasi yang menyebabkan seseorang dengan sengaja menyampaikan pesannya kepada manusia lain, begitupun sama halnya dengan buku ini yang menganut perspektif pesan-pesan yang disampaikan dengan sengaja, namun derajat kesengajaanya itu sulit ditentukan, kedua penyampaian pesan artinya ilmu komunikasi mempelajari hanya tentang pesan , bukan prilaku lainnya, dan yang terakhir yaitu antar manusia artinya adanya manusia sebagai pengirim pesan dan manusia lain yang bertindak sebagai penerima pesan. Adapun untuk dapat terjadi proses komunikasi minimal terdiri dari tiga unsure utama yaitu pengirim pesan ialah manusia yang berakal budi yang berinisiatif menyampaikan pesan untuk mewujudkan motif komunikasinya yang biasa kita sebut sebagai komunikator, kedua yaitu penerima pesan yang kita sebut komunikan ialah sebagai manusia berakal budi kepada siapa pesan komunikator ditujukan, dalam proses komunikasi utamanya dalam tataran antar pribadi, peran komunikator dan komunikan bersifat dinamis, saling berganti, dan yang terakhir yaitu lambing komunikasi di sebut juga bentuk pesan, yakni wujud konkret dari pesan, berfungsi mewujudkan pesan yang abstrak menjadi konkret, suara, mimic, dan gerak-gerik lazim digolongkan dalam pesan nonverbal, sedangkan bahasa lisan dan bahasa tulisan dikelompokan dalam pesan verbal.
          Saluran komunikasi itu sendiri ada dua yaitu yang pertama dengan langsung tatap muka kemudian melakukan aktivitas komunikasi melalui pertemuan tatap muka, forum, diskusi panel, rapat, ceramah, symposium, konferensi fers, seminar, sedangkan yang kedua yaitu dengan media yakni dibagi dua yaitu pertama media massa yang bersifat periodic meliputi elektronik contohnya radio, TV, film dan melalui cetak contohnya surat kabar, majalah juga bersifat non perodik meliputi manusia contohnya SPG, juru kampanye dan melalui benda contohnya spanduk, umbul-umbul, leaflet, booklet, yang kedua yaitu non media massa dibagi dua juga yakni manusia ialah kurir/ massanger sedangkan keduanya yaitu benda yang bersifat elektronik ialah telepon dan fax, sedangkan yang bersifat non elektronik yaitu surat.  Setelah terjadinya komuikasi akan membawa efek yang bersifat kognitif yaitu tahu, afektif yaitu sikap setuju/ tidak setuju, dan yang terakhir bersifat konatif yaitu tingkah laku nyata, yang selanjutnya terjadi umpan balik dari keduanya .
          Komunikasi selalu muncul dalam konteks, yakni suatu setting atau situasi tertentu. Konteks komunikasi dibagi dengan berbagai cara , tergantung kstegori yang kita gunakan, misalnya berdasarkan kategori jenis muatan pesan, komunikasi dapat di bagia atas komunikasi politik, komunikasi bisnis, komunikasi kesehatan, komunikasi social, dan sebagainya, tataran komunikasi itu sendiri yaitu komunikasi massa, kemudian organisasi, public, kelompok, selanjutnya antarpribadi dan yang terbawah yaitu komunikasi intrapribadi.
          Setelah kita membahas tataran komunikasi dan mengkajinya atas unsure-unsur komunikasi, maka dapat kita simpulkan yaitu pertama di lihat dari jumlah komunikator ialah semakin rendah tataran komunikasi - utamanya mulai dari tataran antar pribadi – semakin sedikit jumlah komukatornya berlaku juga sebaliknya, dilihat dari sifat semakin rendah tataran komunikasi, pesan semakin tidak berstruktur dan informal berlaku juga sebaliknya, dilihat dari saluran media komunikasi ialah semakin rendah tataran komunikasi, semakin probadi medium komunikasi yang digunakan, yakni berupa surat atau telepon berlaku juga sebaliknya, dilihat dari jumlah komunikan ialah semakin rendah tataran komunikasi semakin sedikit jumlah komunikan, begitupun sebaliknya, dilihat dari efek konatif ialah semakin rendah tataran komunikasi – semakin mudah efek konatif- yakni perubahan tingkah laku- dicapai begitupun sebaliknya, dilihat dari kesegaran umpan balik ialah semakin rendah tataran komunikasi – semakin segera umpan balik dapat di terima oleh komunikator begitu juga sebaliknya, dan yang terakhir dilihat dari pola hubungan komunikator – komunikan ialah semakin rendah tataran komunikasi, pola komunikasi semakin bersifat dinamis dan sirkuler, peran komunikator dan komunikan terus dipertukarkan berlaku juga sebaliknya.
          Manusia adalah makhluk yang memiliki hati nurani, akal, budi dan naluri di sebut juga sebagai peralatan rohani yang bekerja secara stimulant, interaktif, saling memperngaruhi, terus menerus sepanjang hidup manusia pemilikinya, menghasilkan sejumlah hasil kerjaperalatan rohani yaitu falsafah hidup, konsepsi kebahagiaan motif komunikasi dan pesan yang disampaikan dengan melakukan tindak komunikasi, khususnya dalam buku ini akan membahas tentang motif komunikasi, pesan, akal dan budi, selebihnya akan di bahas di buku selanjutnya. Penyampaian pesan merupakan usaha untuk mewujudkan motif komunikasi yang menggunakan akal dan budi. Kemampuan dalam menggunakan akal dan budi ketika menyusun dan menyampaikan pesan menentukan sampai dimana anda akan mewujudkan motif komunikasi.
          Dengan membahas tiga dimensi utama pesan yaitu bentuk-makna-penyajian maka terdapat beberapa hal prinsip yang dapat kita simpulkan yaitu pertama bentuk pesan yang sama dapat memiliki makna pesan yang berbeda misalnya lambang komunikasi acungan jempol bagi orang india berarti buruk sedangkan bagi orang Indonesia berarti baik, kedua yaitu makna pesan yang sama dapat di sampaikan dalam bentuk pesan yang berbeda misalnya ketika seseorang lapar dengan komunikasi bahasa tubuh anda akan menepuk perut makna pesan yang sama juga seseorang menyampaikannya dalam lambang komunikasi lisan “saya lapar”, ketiga makna pesan yang sama disampaikan dalam berbagai struktur penyajian pesan misalnnys dalam ujian 2 orang mahasiswa menjawab 1 pertanyaan yang sama dengan runtun struktur jawaban berbeda dengan apa yang tertlis dalam buku teks ataupun antar mereka sendiri, tetapi keduanya mendapat nilai 100 karena makna kandungannya sama, tidak berbeda, selanjutnya keempat yaitu makna pesan sangat tergantung pada cara penyajian pesan misalnya bagaimana cara anda menyampaikan maaf akan sangat menetukan apakah permohonan maaf anda itu akan di terima atau tidak, dan yang terakhir yaitu pesan adalah satu kesatuan sebagai ilmu komunikasi cenderung sistematik sebagai pengetahuan ia humanistic.
          Tahapan proses komunikasi diasumsikan bermula sejak motif komunikasi terbentuk, yakni agar dapat melakukan pemfokusan mendalam pada proses penyampaian pesan antar manusia. Adapun 7 tahapan proses komunikasi yaitu (1) proses penginterpretasian pesan (interpreting) sebagai upaya mewujudkan motif komunikasi dalam diri komunikator, (2) proses penyandian (encoding), yaitu usaha mengubah pesan yang abstrak menjadi konkret, berupa proses pembentukan dan pemilihan lambang komunikasi sesuai dengan pesan yang ingin disampaikan (3) proses pengiriman (transmitting) pesan dalam bentuk lambang komunikasi oleh komunikator, (4) proses perjalanan pesan dalam bentuk lambang komunikasi dari komunikator ke komunikan, dengan atau tanpa media (5) proses penerimaan (receiving) lambang komunikasi pada diri komunikan, (6) proses penguraian lambang komunikasi kembali kepada pesannya (decoding) oleh komunikan, serta (7) proses penginterpretasian pesan (interpreting)- denotif dan konotatif sebagaimana dimaksud komunikator yang terjadi dalam diri komunikan. Tindak komunikasi, indikasi utama komunikasi adalah segala perbuatan yang di lakukan komunikator dalam usahanya menyampaikan pesan kepada komunikan guna mewujudkan motif komunikasinya. Misalnya ketika seorang gadis di culik, kemudian gadis itu menulis surat tanpa diketahui penculiknya “tolong”! lalu ia melemparkannya ke bawah, ia tidak tahu siapa yang kan menerima pesannya di bawah sana. Gadis itu adalah komuniaktor, ia tidak mengenal komuniaknnya. Target komuniakanya siapa saja yang menemukan surat itu. Dengan melakukan tindak komunikasi maka ia telah berkomunikasi akan tetapi komunikasi tidak harus memiliki umpan balik.
          Gangguan komunikasi diartikan sebagai suatu keadaan dimana proses komunikasi berlangsung tidak sebagaimana harusnya. Dalam proses komunikasi terdapat tujuh titik rawan yang memiliki peluang mengalami gangguan yaitu pertama pada akal budi komunikator ketika menjalani fungsi penginterpretasian, kedua pada akal budi komunikator ketika menjalani proses penyandian, ketiga pada peralatan jasmaniah ketika menjalani fungsi pengiriman, keempat pada saluran/media komunikasi, kelima pada peralatan jasmaniah komunikan ketika menjalani fungsi penerimaan, keenam pada akal budi komunikan ketika menjalani fungsi penyandian balik, dan yang terakhir yaitu ketujuh pada akal budi komunikator ketika menjalani fungsi penginterpretasian. Berdasarkan pemahaman atas tujuh titik gangguan komunikasi, maka ilmu komunikasi umunya mengelompokan 2 gangguan utama yaitu gangguan teknis dan semantic juga gangguan miscommunication dan misunderstanding.

          Hal-hal yang perlu di pertimbangkan dalam pemilihan media massa antara lain sebagai berikut yakni kebutuhan luas jangkauan dan kecepatan penetrasi, kebutuhan pemeliharan memori, kebutuhan jangkauan khalayak yang selektif, kebutuhan jangkauan khalayak local, kebutuhan frekuensi tinggi, kebutuhan gerak, kebutuhan warna, kebutuhan deskripsi. Kata kunci komunikasi efektif adalah sejauh mana komuniaktor mampu berorientasi kepada komunikannya. Dalam konteks inilah kita berbicaar efektivitas dan efisiensi komunikasi, dalam jangka pendek komunikasi efektif belum tentu efisien sedangkan dalam jangka panjang komunikasi efektif pasti efisien. Jika harus memilih pilihlah yang efektif bukan efisien.

Leave a comment

Pemikiran Politik Masa Pendudukan Jepang di Indonesia

by Puisi Dari Hati

PEMIKIRAN POLITIK MASA PENDUDUKAN
JEPANG DI INDONESIA
Oleh : Anna Relinna – Mahasiswa ilmu pemerintahan fisip UNPAD

Pada tanggal 8 Maret 1942 di Kalijati, Subang, Jawa Barat Upacara Penyerahan kekuasaan Penjajahan Indonesia dari Belanda ke Jepang. Jepang dalam penjajahannya mempunyai kebijakan terhadap rakyat Indonesia yaitu, Menghapus pengaruh-pengaruh Barat dikalangan Rakyat Indonesia dan Memobilisasi Rakyat Indonesia dalam kemenangan Jepang dalam Perang Asia Timur Raya. Di awali dengan pemerintahan militer zaman jepang yang membagi wilayah administrative Indonesia atas tiga daerah militer yang masing-masing dipegang oleh Angkatan Darat (Rikugun) Dan Angkatan Laut (Kaigun). 

Selanjutnya Kebijakan dan pelaksaan mobilisasi bangsa Indonesia untuk kepentingan perang Asia Timur Raya diterapkan dalam berbagai bidang dan banyak merugikan bangsa Indonesia dalam mengeksploitasi SDA dan SDM. Kemudian di bentuklah organisasi-organisasi di antaranya Gerakan Tiga A, Putera, Jawa Hokokai. Akan tetapi jepang kalah melawan sekutu dalam Perang Asia Timur Raya kemudian jepang mempunyai strategi yakni memerintahkan bangsa Indonesia untuk menggunakan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari tujuannya agar propaganda 3A dan agar mendapat dukungan dari bangsa Indonesia untuk melawan sekutu. 

Tetapi semakin banyak orang Indonesia mengalami suatu perasaan nasionalisme melalui penggunaan bahasa Indonesia. Begitupun dengan oragnisasi militer PETA pada bulan februari 1945 di blintar, jawa timur telah menyerang gudang peersenjataan jepang dan membunuh beberapa serdadu jepang dan bulan maret 1945 pihak jepang mengumumkan pembentukan BPUPKI tentunya membuka jalan bagi bangsa dan Negara Indonesia untuk meraih kemerdekaan. 

Kemudian jepang menyerah tanpa syarat pada sekutu, inilah kesempatan bagi bangsa Indonesia karena ada kekosongan politik. Akhirnya dengan jalan yang berliku Pada tanggal 17 agustus 1945 soekarno membacakan pernyataan kemerdekaan tesebut dihadapan sekelompok orang yang relative sedikit jumlahnya diluar rumahnya sendiri. Bendera merah putih dikibarkan dan berkumandanglah lagu Indonesia raya. 

Leave a comment

Knowledge Is Power

Posted on Jumat, 28 November 2014 by Puisi Dari Hati



KNOWLEDGE IS POWER
DI SUSUN UNTUK MEMENUHI TUGAS MANDIRI DASAR-DASAR LOGIKA
DOSEN PENGAMPU :
DR. DRS. FRANCISCUS VAN YLST M.HUM


 
DI SUSUN OLEH :
ANNA RELINNA
170410130014




JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS PADJADJARAN
KATA PENGANTAR

Terlebih dahulu penulis panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rakhmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyusun paper ini dengan tepat waktu.  Shalawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad saw.
Adapun pembuatan paper ini dimaksudkan untuk diajukan memenuhi tugas mata kuliah dasar-dasar logika, pada semester 2, dengan judul Knowledge is Power. 
Penulis sampaikan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu menyelesaikan penulisan paper. Khusunya Dr. Drs. Franciscus Van Ylst m.hum sebagai Dosen pengampu penulis.
Penulis memohon kepada Bapak/Ibu dosen khususnya, umumnya para pembaca apabila menemukan kesalahan atau kekurangan dalam karya tulis ini, baik dari segi bahasanya maupun isinya, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun kepada semua pembaca demi lebih baiknya karya-karya tulis yang akan datang.


  Jatinangor,     Maret 2014


Penulis



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR............................................................................................................ i      
DAFTAR ISI........................................................................................................................... ii
BAB I PEMBAHASAN ......................................................................................................... 5
      1.1 Pengaplikasian Knowledge is power dalam kehidupan................................................ 5
BAB II PENUTUP.................................................................................................................. 6
      2.1 Keseimpulan.................................................................................................................. 6
      2.2 Saran.............................................................................................................................. 6
DAFTAR PUSTAKA






BAB II
PEMBAHASAN
Seorang Filsuf asal Inggris bernama Sir Francis Bacon yang sangat terkenal sebagai nenek moyang dari ilmu pengetahuan modern dan dihormati dengan ucapannya yaitu “knowledge is power”. Menurut Bacon, berlangsunglah arah baru yang belum pernah disaksikan bangsa manusia. Sebelumnya dan sampai saat itu memang ada ilmu pengetahuan, tetapi menurut pandangan Bacon seluruh ilmu itu belum pernah berbuah. Pengetahuan manusia hanya berarti jika nampak dalam kekuatan manusia. Human Knowledge adalah Human Power.  

Mengatasi meremehkan manusia ‘kapasitas mereka untuk mengembangkan dan melaksanakan filsafat alam pada pijakan yang baru dan dengan metode baru adalah komponen penting untuk hubungan. kekuasaan dan pengetahuan Bacon. Pengetahuan dan kekuasaan tidak merupakan suatu kesatuan dan sama bagi Bacon, tetapi mereka berhubungan; dalam arti bahwa kekuatan manusia diperlukan untuk meningkatkan penyimpanan pengetahuan manusia, dan tidak dalam arti bahwa pengetahuan alam mengarah langsung ke kuasa untuk mendominasi sifat atau manusia 
. 
 Apa itu pengetahuan? Pengetahuan adalah Kekuatan, akan tetapi hanya pengetahuan saja tanpa adanya aksi bukanlah kekuatan. Aksi yang diarahkan oleh pengetahuan adalah sebuah kekuatan yang besar. Pengetahuan adalah konsumsi publik. Jika dengan berbagi pengetahuan kita merasa bahwa kita akan rugi, maka pengetahuan akan mati. Pengetahuan itu sendiri berasal dari kata dasar tahu, yang esensinya ada untuk diketahui. Dengan berbagi pengetahuan, kita justru sedang menstimulasi oranglain untuk membangun kekuatan bersama-sama dengan kita. Pengetahuan yang dibangun bersama-sama akan menjadi kekuatan yang lebih besar. Maka dari itu Salah satu tindakan yang harus kita lakukan adalah teruslah untuk menuntut ilmu. Bukan hanya ilmu yang kita pelajari di sekolah, tetapi di dalam kehidupan sehari-hari juga harus terus menggali pengetahuan-pengetahuan yang belum di ketahui. Yang akan menjadikan hidup kita lebih bermakna di dunia dan diakhirat kelak. Kenapa ilmu? Karena dengan ilmu semua akan menjadi mudah.
 Manusia adalah mahkluk sosial yang di anugrahi akal dan pikiran dari sang pencipta, oleh karena itu sudah jelas pemikiran manusia sangat ingin mencari tahu apa yang belum dia ketahui. Karena dengan kita tahu akan sesuatu hal maka hasilnya kita mampu membuat karya-karya besar yang menjadikan hidup menjadi lebih hidup artinya Peranan knowledge/ilmu pengetahuan menjadi semakin menonjol sehubungan dengan hal tersebut. Sebab hanya dengan pengetahuanlah segala perubahan yang terjadi dapat disikapi secara tepat. Tentunya dalam hal ini adalah ilmu-ilmu yang bermanfaat, bukan sebaliknya.
Di dunia ini banyak sekali pengetahuan-pengetahuan, apakah kita harus menguasai semuanya? menurut saya tidak harus, karena diri kita tidak mungkin bisa menyerap semua hal dalam diri kita. Tapi minimal ada beberapa ilmu ataupun pengetahuan-pengetahuan yang wajib kita dalami. Misalnya pengaplikasian dalam kehidupan sehari-hari Peranan knowledge/ilmu pengetahuan menjadi semakin menonjol sehubungan dengan hal tersebut. Sebab hanya dengan pengetahuanlah segala perubahan yang terjadi dapat disikapi secara tepat. Dengan demikian pendidikan mempunyai peran yang sangat penting dalam mempersiapkan SDM yang berkualitas serta kompetitif. Semakin ketatnya kompetisi secara luas khususnya dalam bidang ekonomi telah menjadikan organisasi usaha memikirkan kembali strategi pengelolaan usahanya, dan SDM yang berkualitas melalui penguasaan pengetahuannya menjadi pilihan penting yang harus dilakukan.
Pengetahuan telah menjadi sesuatu yang sangat menentukan, oleh sebab itu perolehan dan pemanfaatannya perlu dikelola dengan baik dalam konteks perbaikan berkelanjutan organisasi. Langkah demikian dipandang sebagai sesuatu yang sangat efektif dan mumpuni dalam menghadapi persaingan yang mengglobal. Oleh karena itu diperlukan cara yang dapat mengintegrasikan pengetahuan itu dalam kerangka pengembangan SDM dalam organisasi. Dari sinilah istilah manajemen pengetahuan berkembang sebagai suatu bagian penting dan strategis dalam pengelolaan SDM pada organisasi/perusahaan.
Setiap individu tentunya memiliki pengetahuan. Pengetahuan tersebut dapat dimanfaatkan oleh organisasi dengan tetap memberikan hak atau wewenang pengembangannya kepada individu tersebut. Belajar dan pembelajaran menjadi kata kunci dalam peningkatan kapasitas pengetahuan, oleh sebab itu menjadikan individu sebagai pembelajar merupakan kondisi yang diperlukan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kinerja organisasi melalui pengintegrasiannya melalui proses sharing knowledge artinya saling berbagi pengetahuan atau bertukar pengetahuan agar pengetahuan itu menjadi sebuah kekuatan yang tidakakan pernah hilang. Untuk itu organisasi perlu melakukan pengembangan dirinya menjadi organisasi pembelajar, sebab hanya dalam kondisi yang demikian individu/anggota organisasi mampu menjadi manusia pembelajar.
BAB III
PENUTUP
2.1 Kesimpulan
Seorang Filsuf asal Inggris bernama Sir Francis Bacon yang sangat terkenal sebagai nenek moyang dari ilmu pengetahuan modern, dengan ucapannya yaitu “knowledge is power”. Pengetahuan adalah Kekuatan, akan tetapi hanya pengetahuan saja tanpa adanya aksi bukanlah kekuatan. Aksi yang diarahkan oleh pengetahuan adalah sebuah kekuatan yang besar. Pengetahuan adalah konsumsi publik. Jika dengan berbagi pengetahuan kita merasa bahwa kita akan rugi, maka pengetahuan akan mati. Dengan berbagi pengetahuan, kita justru sedang menstimulasi orang lain untuk membangun kekuatan bersama-sama dengan kita. Pengetahuan yang dibangun bersama-sama akan menjadi kekuatan yang lebih besar. Karena dengan kita tahu akan sesuatu hal maka hasilnya kita mampu membuat karya-karya besar yang menjadikan hidup menjadi lebih hidup artinya Peranan knowledge/ilmu pengetahuan menjadi semakin menonjol sehubungan dengan hal tersebut. Sebab hanya dengan pengetahuanlah segala perubahan yang terjadi dapat disikapi secara tepat. Tentunya dalam hal ini adalah ilmu-ilmu yang bermanfaat, bukan sebaliknya.
2.2 Saran
Sebaiknya Manusia adalah makhluk sosial yang mempunyai akal dan pikiran, sungguh sangat di sayangkan bila kita manusia tidak memanfaatkan kelebihan itu dengan mencari tahu pengetahuan yang harus terus di gali. Untuk membuat karya-karya besar yang menjadikan hidup menjadi lebih hidup artinya Peranan knowledge/ilmu pengetahuan menjadi semakin menonjol sehubungan dengan hal tersebut.
DAFTAR PUSTAKA
Putri, Suhitarini Soemarto & Togar Harapan Pangaribuan. 2009 “Knowledge Management System: Knowledge Sharing Culture di Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta”. Yogjakarta: Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Informasi 2009 (SNATI 2009). 20 Juni 2009
http://filsafat.kompasiana.com/2010/12/28/biografi-dan-pemikiran-filsafat-francis-bacon-1561-1626-328423.html (diakses pada 19 maret 2014)
file:///D:/Anna%20Relinna/semester%202/dasar%20-%20dasar%20logika/anna/kmwikia%20-%20Knowledge%20is%20Power.htm (diakses pada 19 maret 2014)
 http://id.wikipedia.org/wiki/FrancisBacon (diakses pada 19 maret 2014)
Dalkir, Kimiz (2005). “Knowledge Management in Theory and Practice”. Oxford: Elsevier.

Leave a comment